![]() |
| Kepala Diskominfo Kabupaten Pacitan Dodik Sumarsono menyampaikan kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman serangan siber terhadap situs dan layanan digital pemerintah. |
PACITAN | Arvatra – Ancaman serangan siber massal yang dikabarkan menyasar situs dan layanan digital pemerintah pada 18 November 2026 mendatang menjadi perhatian Pemkab Pacitan. Seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan terhadap sistem informasi dan pelayanan publik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pacitan, Dodik Sumarsono, mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI terkait peningkatan kesiapsiagaan keamanan siber di lingkungan pemerintahan.
"Kita sudah menerima surat dari Kementerian Komdigi untuk antisipasi serangan cyber tersebut. Semoga tidak terjadi di Nusantara ini, termasuk di Pacitan," kata Dodik, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, ancaman tersebut tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, berbagai aktivitas administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat kini semakin bergantung pada sistem digital. Gangguan terhadap layanan tersebut berpotensi menghambat aktivitas pemerintahan.
Peringatan itu tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Nomor B-720/DJTPD.4/DT.01.10/11/2026 tertanggal 9 November 2026. Surat tersebut menindaklanjuti peringatan keamanan dari Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tertanggal 8 November 2026.
Ancaman serangan disebut beredar melalui akun media sosial X @opindonesiangov yang mengklaim sebagai Anonymous Indonesia. Penyerangan dikaitkan dengan penolakan terhadap penerapan pajak digital melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Meski keaslian ancaman dan kemampuan pelaku belum terverifikasi, sejumlah potensi serangan tetap perlu diantisipasi. Di antaranya Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat melumpuhkan akses situs, perusakan tampilan website (defacement), hingga pencurian kredensial melalui modus phishing bertema pajak digital.
Komdigi meminta instansi pemerintah menyiagakan tim tanggap insiden, memperkuat autentikasi akun administrator, memeriksa kerentanan sistem, memantau aktivitas server, serta memastikan ketersediaan cadangan data.
Pegawai juga diingatkan tidak sembarangan membuka tautan maupun lampiran mencurigakan, terutama yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak atau berkaitan dengan pajak digital.
Pemkab Pacitan diharapkan memastikan seluruh sistem digital dan infrastruktur pelayanan elektronik dalam kondisi aman. Sebab, menjaga keamanan siber bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian penting dari upaya memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan. (Red.)


0 Komentar