![]() |
| Rapat Alot Bahas BSPS Pacitan, Pembayaran Supplier Ditargetkan Rampung Akhir November berlangsung di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pacitan. Senin, (16/11/2026) |
PACITAN – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah Tahun 2026 di Kabupaten Pacitan menyisakan persoalan. Meski pekerjaan fisik rumah penerima bantuan telah selesai, pembayaran kepada toko atau supplier penyedia bahan bangunan belum juga terealisasi hingga kurang lebih tujuh bulan.
Keterlambatan tersebut mulai membebani pihak penyedia material. Pasalnya, toko telah mengeluarkan modal untuk pengadaan dan penyaluran bahan bangunan yang sudah dimanfaatkan dalam pembangunan maupun perbaikan rumah penerima bantuan. Namun, pembayaran yang menjadi hak supplier belum diterima.
Bagi pelaku usaha, kondisi ini bukan sekadar persoalan administrasi. Modal yang seharusnya kembali untuk perputaran usaha justru tertahan. Semakin lama pembayaran tidak direalisasikan, semakin besar pula beban keuangan dan potensi kerugian yang harus ditanggung penyedia material.
Persoalan tersebut akhirnya dibahas dalam rapat koordinasi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Pacitan, Senin (16/11/2026). Pertemuan melibatkan perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV, pihak perbankan, dinas terkait, LSM atau pendamping program, serta perwakilan toko penyedia bahan bangunan.
Rapat berlangsung alot dengan adu argumentasi cukup ketat. Masing-masing pihak menyampaikan persoalan dan kendala yang selama ini menghambat mekanisme administrasi serta pencairan dana.
Setelah melalui pembahasan, rapat akhirnya menghasilkan kesepakatan tertulis melalui berita acara mekanisme pencairan dan penyaluran dana bedah rumah Tahun 2026 Kabupaten Pacitan.
Salah satu poin pentingnya, pencairan dana material untuk 2.500 penerima bantuan (BNBA) ditargetkan terealisasi 100 persen paling lambat Senin, 30 November 2026.
Para pihak juga berkomitmen mempercepat penyelesaian persyaratan administrasi. Tenaga pendamping dan BP3KP. diminta segera melengkapi dokumen yang masih dipersyaratkan agar proses pembayaran dapat berjalan sesuai tahapan dan jadwal yang disepakati.
Namun, kesepakatan tersebut juga mencantumkan klausul bahwa apabila hingga 30 November 2026 dana belum dapat dicairkan, akan dilaksanakan pertemuan lanjutan untuk membahas persoalan tersebut.
Kesepakatan ini menjadi harapan bagi para supplier yang selama berbulan-bulan menunggu pengembalian modal atas material yang telah disalurkan. Sebab, kewajiban penyediaan bahan bangunan telah dijalankan, sementara hak pembayaran masih harus menunggu kepastian.
Kini, komitmen tersebut menjadi perhatian. Setelah keterlambatan kurang lebih tujuh bulan, para supplier tentu tidak hanya membutuhkan kesepakatan tertulis, tetapi juga realisasi pembayaran.
Program BSPS yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh hunian layak diharapkan tidak menyisakan persoalan berkepanjangan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Tenggat 30 November 2026 pun menjadi ujian keseriusan seluruh pihak untuk menuntaskan persoalan pembayaran di Kabupaten Pacitan.



0 Komentar