Advertisement

 


Bau Limbah Pabrik Tahu Mentoro Tak Kunjung Tuntas, Suranto Ingatkan Ancaman Sanksi Hukum

Pegiat lingkungan menyoroti ketentuan PP Nomor 22 Tahun 2021 sebagai dasar hukum penanganan dugaan pencemaran limbah Pabrik Tahu Kharisma di Mentoro, Pacitan. 

PACITAN | Arvatra – Persoalan bau menyengat yang diduga berasal dari limbah Pabrik Tahu Kharisma di Desa Mentoro, Kabupaten Pacitan, kembali menjadi sorotan. Meski Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pacitan telah turun melakukan pemeriksaan, mengambil sampel air, dan memberikan teguran, keluhan warga justru kembali muncul sehari setelah petugas meninggalkan lokasi.

Warga mengeluhkan air limbah yang diduga kembali mengalir melalui saluran di depan rumah mereka dan menimbulkan bau tidak sedap. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas teguran serta pengawasan terhadap pengelolaan limbah pabrik tersebut.

“Saat didatangi LH baik, namun setelahnya ya... kembali lagi. Air limbah bau menyengat timbul lagi yang dialirkan lewat saluran air depan rumah,” keluh seorang warga.

Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar bau yang mengganggu sesaat. Keluhan yang disebut berulang kali terjadi membuat warga merasa risih dan tidak nyaman di lingkungan tempat tinggal sendiri. Karena itu, mereka membutuhkan penyelesaian nyata, bukan perbaikan yang hanya berlangsung ketika petugas datang.

Pegiat lingkungan Ingatkan Dasar Hukum dan Sanksi

Menanggapi persoalan tersebut, pegiat lingkungan Suranto menyoroti pentingnya penegakan aturan apabila pengelolaan limbah terbukti tidak sesuai ketentuan. Menurutnya, upaya persuasif dan pembinaan perlu dilakukan, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan dugaan pencemaran yang terus dikeluhkan masyarakat.

Suranto merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur kewajiban lingkungan serta sanksi administratif terhadap pelanggaran tertentu.

“Jika setelah diberikan teguran tidak ada perubahan dan dugaan pencemaran terus berulang, persoalan ini harus ditindaklanjuti secara serius. Pengelola usaha wajib bertanggung jawab terhadap limbah produksinya. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, penegakan aturan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Suranto. Jum'at, (30/10/2026)

Dalam dokumen ketentuan PP Nomor 22 Tahun 2021 yang menjadi rujukannya, Pasal 514 memuat kriteria pelanggaran tertentu yang dapat dikenai denda administratif. Di antaranya, perbuatan yang mengakibatkan terlampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku kerusakan lingkungan akibat kelalaian, serta perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Sementara itu, Pasal 517 mengatur penghitungan denda administratif untuk pelanggaran berupa terlampauinya baku mutu air limbah dan/atau baku mutu emisi, berdasarkan unit beban pencemar yang melampaui ketentuan.

Artinya, sanksi tidak dapat dijatuhkan hanya berdasarkan keluhan bau semata. Harus ada pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan. Namun, apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi kriteria hukum, pemerintah memiliki dasar untuk mengambil tindakan sesuai kewenangannya.

DLH Jangan Berhenti pada Teguran

Sebelumnya, DLH Pacitan telah mengambil sampel air limbah untuk diuji dan meminta pihak pabrik mengontrol serta merawat peralatan pembuangan limbah agar tidak kembali menimbulkan bau menyengat. Petugas juga mengingatkan kemungkinan pemberian sanksi apabila peringatan tidak diindahkan.

Namun, munculnya kembali keluhan warga menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi tindak lanjut di lapangan. Hasil uji sampel, pemeriksaan saluran pembuangan, serta pemenuhan kewajiban lingkungan oleh pengelola usaha perlu menjadi dasar penentuan langkah berikutnya.

Suranto menilai pengawasan berkelanjutan penting agar persoalan tidak terus berulang. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pengelola perlu diminta melakukan perbaikan yang terukur, sementara DLH harus memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan.

Di sisi lain, pihak pabrik sebelumnya menjelaskan bahwa air limbah dialirkan ke kawasan hutan untuk menyirami tanaman rumput pakan ternak. Penjelasan tersebut perlu diuji berdasarkan kondisi faktual di lapangan, termasuk apakah pengaliran limbah itu telah memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan.

Kini, masyarakat menantikan tindak lanjut yang memberikan kepastian. Jangan sampai teguran hanya menjadi formalitas, sementara warga terus menanggung bau menyengat yang sama bertahun-tahun.

Persoalan ini bukan semata tentang keberlangsungan usaha, melainkan juga hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat. Jika pembinaan tidak menghasilkan perubahan dan pelanggaran terbukti, langkah penegakan hukum sesuai kewenangan harus menjadi bagian dari penyelesaiannya. (Red.)

Posting Komentar

0 Komentar